Setiap tahun lampung utara menerima alokasi DBH yang signifikan, tetapi penyalurannya sering mengalami kendala. Keterlambatan dan tunggakan penyaluran dari pemerintah provinsi telah berdampak pada jalannya program-program prioritas daerah.
Akibatnya sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat menjadi terhambat seperti pembayaran hak perangkat desa layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
"Keterlambatan penyaluran DBH ini tentu sangat berpengaruh terhadap masyarakat di tingkat bawah. Padahal, DBH seharusnya menjadi penggerak utama pembangunan daerah," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Lampung Utara.
Pemerintah provinsi dan kabupaten di harapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam tata kelola DBH. Transparansi, ketepatan waktu penyaluran, dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat menjadi kunci agar DBH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Dengan pengelolaan yang lebih disiplin dan berorientasi pada kepentingan publik, DBH diharapkan tidak hanya sekadar tercatat dalam laporan anggaran, melainkan hadir nyata dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.
Apakah pemerintah dapat memperbaiki sistem pengelolaan DBH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.? (Habib) rls.