Kegiatan solidaritas ini sekaligus menjadi bentuk protes moral terhadap pemerintah daerah yang dinilai lambat merespons keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan, terutama saat musim hujan.
Aksi Gotong Royong yang menggerakkan banyak pihak langkah yang dipelopori Eka Saputra ini dinilai patut dicontoh oleh kepala desa lain. Jalan penghubung antar desa merupakan urat nadi perekonomian, pendidikan, serta akses kesehatan masyarakat. Di banyak daerah, kemajuan desa dapat terlihat dari kualitas infrastruktur terutama jalan.
Saat ditemui awak media, Eka Saputra menjelaskan bahwa curah hujan yang tinggi membuat kondisi jalan semakin parah. Selain berlubang, jalur penghubung antar desa menjadi licin dan sangat berbahaya.
“Untuk mengantisipasi korban jiwa, kami bersama masyarakat dan para kepala desa melakukan gotong royong memperbaiki jalan agar roda ekonomi tidak terhambat dan anak-anak tetap bisa berangkat sekolah,” ujar Eka.
Ia menambahkan bahwa masa depan anak-anak tidak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian pemerintah dalam menyediakan akses yang tak layak.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar sering turun langsung melihat kondisi desa, jangan hanya menerima laporan di meja. Laporan bisa bertambah-tambah, tapi kondisi di lapangan tidak terwakili. Tanpa melihat langsung, data tidak akan akurat,” tegasnya.
Eka juga menegaskan bahwa kewenangan kepala desa terbatas, termasuk penggunaan Dana Desa yang tidak boleh dialokasikan untuk pembangunan jalan kabupaten. Semua sudah diatur dengan jelas dalam regulasi pemerintah.
Harapan dan Kritik dari Tokoh Masyarakat Seorang tokoh masyarakat setempat juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah daerah yang dinilai kurang peka terhadap keluhan masyarakat.
“Infrastruktur seperti akses jalan seharusnya diutamakan. Kami paham ada efisiensi anggaran, tapi masih banyak pos yang bisa dipangkas seperti biaya penelitian atau perjalanan dinas. Kalau pemerintah mau mengencangkan ikat pinggang, desa akan terlihat berwarna,” ujarnya.
Namun ia pesimis langkah tersebut akan benar-benar terjadi “Mereka tidak mungkin memangkas anggaran yang mereka nikmati. Sejuta saja dipotong, mereka bisa-bisa berpuasa,” tambahnya setengah bergurau namun penuh makna.
Masyarakat Berharap Pemerintah Turun Langsung ke Desa Dari berbagai keterangan yang dihimpun, masyarakat sangat berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi lebih sering turun ke desa untuk memantau kondisi infrastruktur secara langsung. Mereka menilai kemajuan daerah tidak akan terwujud tanpa desa yang kuat sebagai penopangnya.
Aksi gotong royong yang dilakukan para kepala desa ini menjadi cermin bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Namun, tanpa perhatian dan langkah nyata dari pemerintah daerah, ketimpangan infrastruktur akan terus menjadi hambatan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan.
di sisi lain ketua DPC PWRI Lampung Utara Edi Santoni mengapresiasi kinerja para kepala desa yang telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran nya untuk melakukan aksi gotong royong memperbaiki jalan tempat mereka tinggal, semoga semua kepala desa mempunyai kepedulian yang tinggi untuk kemajuan desa nya tanpa harus selalu bergantung pada kabupaten, karena kita semua tahu situasi keuangan daerah mengalami efisiensi. (TIM DPC PWRI LAMPUNG UTARA)